Our Service

PELAPORAN KE BANK INDONESIA


Saat ini ada dua jasa Akuntan Puplik (“AP”) yang dapat disediakan untuk keperluan Bank Indonesia (“BI”) yaitu: 1) Jasa Agreed Upon Procedures (“AUP”) atas laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). 2) Jasa asurans atas laporan keuangan korporasi yang menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) yang ditransaksikan di Pasar Uang sebagaimana diatur oleh BI. Persyaratan AP untuk masing-masing jasa tersebut berbeda. Korporasi Non Bank yang memiliki utang luar negri (ULN) dalam valuta asing diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN tersebut, dan menyampaikan laporan KPPK kepada BI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/21/PNI/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang kemudian diubah beberapa kali. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor No. 17/3/Dsta tanggal 6 Maret 2015, yang kemudian diubah SEBI nomor 17/24/Dsta tanggal 12 Oktober 2015. Korporasi NonBank tersebut diwajibkan menyampaikan laporan KPPK triwulan kepada BI, dan khusus Laporan KPPK triwulan IV harus dilakukan prosedur Atestasi berupa Agreed Upon Procedures (AUP) oleh Akuntan Publik (AP). Setiap keterlambatan penyampaian laporan KPPK dikarenakan sanki administratif berupa denda sebesar Rp 500 ribu per hari kerja keterlambatan. Mulai 1 juli 2017 standar/prosedur atestasi tersebut digantikan standar baru oleh IAPI, tetapi belum ada revisi ats PBI/SEBI tersebut, Bagaimana Akuntan Publik memberikan jasa terhadap Laporan KPPK Triwulan IV – 31 Desember 2017 dan seterusnya? Saat ini BI berusaha mengaktifkan pasar uang, dan salah satu intrumennya adalah SBK. SBK adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di BI. Salah satu Lembaga Pendukung Penerbitan SBK (“LPP SBK”) adalah AP, dan AP tersebut harus memenuhi persyaratan BI.